Select Menu
Select Menu

BERITA TERKINI

INTERNASIONAL & NASIONAL

POLHUKAM

Gambar template oleh konradlew. Diberdayakan oleh Blogger.

TANAH WEST PAPUA

AKTIVIS

PENDIDIKAN & BUDAYA

SUARA TPNPB-OPM

PUISI PAPUA

SOROTAN

ARTIKEL & OPINI

» » Jika Pemerintah Tidak Buka Dialog, Masalah Papua Makin Runyam


Suara Kolaitaga Sabtu, Juli 20, 2013 0


Seorang demonstran memegang spanduk
 menolak Indonesia di tanah Papua
 (Foto: knpbnews.com)
PAPUAN, Manokwari — Sementara ini sudah ramai dibicarakan di media sosial berdasarkan informasi langsung yangdiberikan oleh Saudara Oridek Ap, Koordinator Free West Papua Campaign (FWPC) atau Kampanye Pembebasan Papua Barat di Kerajaan Belanda, bahwa FWPC akan segera membuka Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Negeri Kincir Angin tersebut.

“Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh saya dan LP3BH Manokwari, bahwa pembukaan kantor itu disertai peresmiannya sendiri akan dilakukan pada 15 Agustus 2013 mendatang,” ujar Direktut Eksekutif LP3BH Manokwari, Papua Barat, Yan CH Warinussy.

Menurut Warinussy, jika ini terjadi, maka tercatat sudah ada dua Kantor Perwakilan OPM di Negara Eropa yang termasuk kategori Negara Besar, dan merupakan anggota dari Perhimpunan Negara-Negara Eropa (European Commission), yaitu Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda.

“Tentu hal ini merupakan sebuah tamparan keras terhadap pola dan sistem diplomasi negara Indonesia yang sudah sekian lama berlangsung di dunia, termasuk di kalangan Negara-negara Eropah semacam Inggris dan Belanda,” tegas Warinussy, dalam rilis kepada suarapapua.com, Jumat (19/7/2013) siang.

Karenanya, Warinussy meminta pemerintah Indonesia agar segara merespon ide dan aspirasi rakyat Papua selama ini untuk membuka Dialog Papua-Indonesia, sebagai cara yang terhormat, damai, transparan, netral dan bermartabat untuk mencari solusi atas masalah dan konflik di Tanah Papua selama ini.

“Saya ingin menegaskan dan mengingatkan semua pihak yang berkepentingan d Tanah Papua, bahwa penyelesaian dengan jalan operasi militer oleh TNI atau operasi keamanan oleh POLRI sudah tidak tepat lagi untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah Papua,” tegas pengacara senior ini.

Warinussy melihat, hal tersebut lebih disebabkan karena operasi-operasi militer yang senantiasa membawa implikasi langsung pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia rakyat Papua secara sistematis dan tidak pernah ada penyelesaiannya secara hokum, bahkan terkesan memperbanyak impunitas di Tanah Papua.

“Pemerintah Indonesia seharusnya tidak perlu ragu, takut bahkan malu untuk membuka Dialog Papua-Indonesia dalam waktu dekat ini, karena hanya dengan jalan itulah penyelesaian masalah Papua bakal segera terwujud.”

“Bilamana pemerintah tetap pada sikapnya untuk tidak menghiraukan aspirasi luhur orang Papua, maka tentu upaya diplomasi internasional dengan dibarengi advokasi hak asasi rakyat Papua yang terus dilanggar dalam skala luas bakal menjadi pemicu bagi dibawanya masalah Papua untuk diselesaikan di tingkat internasional,” tambah Warinussy.

Pengacara senior ini juga memprediksi, selain pembukaan kantor Perwakilan OPM di Eropa, dan mungkin akan menyusul di benua Amerika, Australia, Afrika, Asia dan kawasan Pasifik, serta diterimanya aplikasi permohonan keanggotaan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) di Melanesian Spearhead Group.
OKTOVIANUS POGAU

Sumber : www.suarapapua.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments